Rahma Yulianti

Di tengah kehidupan yang semakin kompetitif, masyarakat hari ini tampaknya dituntut untuk selalu terlihat kuat, stabil, dan “baik-baik saja”. Media sosial dipenuhi pencapaian, lingkungan sosial dipenuhi standar kesuksesan, sementara ruang untuk mengakui kelelahan mental justru semakin sempit. Dalam situasi itulah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ivet Semarang menghadirkan sebuah ruang diskusi yang mencoba mengajak publik melihat kembali makna kewarasan manusia secara lebih mendalam melalui Webinar Nasional 2026 bertema “Membongkar Kewarasan Manusia: Antara Normalitas, Tekanan Sosial, dan Kesehatan Mental” . Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Sabtu, 2 Mei 2026 tersebut merupakan bagian dari rangkaian Ambal Warsa ke-60 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ivet Semarang. Webinar ini tidak sekadar menjadi agenda akademik formal, tetapi juga hadir sebagai ruang refleksi terhadap realitas sosial yang semakin akrab dengan tekanan menta...

Kampus seharusnya menjadi ruang paling aman bagi lahirnya ilmu pengetahuan, moralitas, dan kemanusiaan. Namun hari ini, publik kembali dipaksa menyaksikan ironi paling memuakkan: seorang pengajar yang semestinya mendidik justru diduga menggunakan posisi dan relasi kuasanya untuk melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Ini bukan sekadar pelanggaran pribadi. Ini adalah pengkhianatan terhadap profesi pendidik, penghinaan terhadap dunia akademik, dan tamparan keras bagi integritas kampus. Seorang dosen bukan hanya penyampai materi. Ia adalah figur etik, teladan moral, sekaligus pemegang otoritas akademik. Ketika seorang pengajar memanfaatkan relasi kuasa untuk mendekati, menekan, atau melecehkan mahasiswa, maka yang runtuh bukan hanya nama individu tersebut, tetapi juga marwah pendidikan itu sendiri. Gelar akademik kehilangan kehormatannya ketika dipakai untuk membungkus syahwat dan manipulasi. Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus bukan lagi fenomena yang bisa dianggap “okn...

Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang berencana menutup sejumlah program studi dengan dalih “ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri” patut dipertanyakan secara serius. Pernyataan Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 seolah menegaskan bahwa arah pendidikan tinggi Indonesia sedang digiring untuk tunduk sepenuhnya pada logika pasar. Narasi yang dibangun pemerintah tampak sederhana: banyak lulusan tidak terserap kerja, maka program studi yang “tidak relevan” perlu ditutup. Namun, cara berpikir seperti ini justru berpotensi menyederhanakan persoalan yang kompleks. Pengangguran terdidik bukan semata-mata akibat “kesalahan” program studi, melainkan cerminan dari masalah struktural, mulai dari ketimpangan distribusi tenaga kerja, lemahnya perencanaan pembangunan, hingga kegagalan negara dalam membuka lapangan pekerjaan yang layak. Lebih problematis lagi, program studi kependidikan turut disebut sebagai bagian dari...